23.07.201718:59:00UTC+00BRAZIL: Peraturan baru telekomunikasi yang diperkirakan di tahun 2017

Pemerintah Brazil akan mengaktifkan perubahan menjadi tindakan umum telekomunikasi di tahun ini, menruut Gilberto Kassab, menteri Sains, Teknologi, dan Komunikasi di negara tersebut. RUU untuk mengubah tindakan telekomunikasi sedang menantikan voting Senat yang tertunda beberapa kali karena krisis politik saat ini di Brazil dan dikarenakan kurangnya konsensus terkait dengan proses voting yang benar. Legislasi menerima lampu hijau dari komite Senat di bulan Desember dan kemudian mengarah kepada sanksi, namun Presiden Michel Temer tidak dapat menandatangani RUU tersebut menjadi Undang-Undang karena para penentang dari pembuat kebijakan mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk memperkuat RUU agar dapat melalui dewan Senat. Voting tersebut, namun, masih tertunda. Kassab mengatakan kepada para wartawan bahwa dia meminta juru bicara Senat, Eunicio Oliveira, untuk terus maju dengan voting tersebut selama pekan pertama Agustus, tepat setelah akhir dari resesi Kongres. Dia menambahkan bahwa perubahan tersebut menjadtuhkan "korban dari krisis politik", namun konsensus berencana akan mengirim peraturan tersebut ke Senat dan untuk mempertimbangkan permintaan dari para oposisi pembuat kebijakan. Perubahan terhadap tindakan telekomunikasi dikelilingi kontroversi karena jalan keluar memungkinkan perusahaan pengangkut untuk bekerja sama, tanpa biaya, gedung, jaringan optik fiber, antena dan aset-aset lainnya yang saat ini dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan menggunakan aset-aset tersebut untuk menyediakan layanan mereka, namun mereka akan mengembalikannya ke tangan pemerintah di tahun 2025 - tahun lalu dari kontrak konsensi telekomunikasi saat ini. Perusahaan mengklaim bahwa peraturan yang baru akan mengeluarkan sumber daya untuk investasi.